Showing posts with label Politik Pemerintah. Show all posts
Showing posts with label Politik Pemerintah. Show all posts

Tilik Desa Bupati Ponorogo di desa Ronosentanan

No Comments
PONOROGO -  Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muhclissoni bersama rombongan melaksanakan Program pemerintahannya yaitu mewujudkan Ponorogo yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius. Dengan melakukan kegiatan Tilik Desa yang telah diagendakan dalam jadwal setiap seminggu sekali tepatnya hari Jumat, dibarengi dengan sholat Subuh berjamaah dan senam kesehatan jasmani bersama semua SKPD di Aloon-aloon Ponorogo. Desa yang akan dikunjungi bergiliran kedepan semua Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo berjumlah 306 Desa.

Nampak hadir dalam kegiatan Tilik Desa di Ronosentanan, Kecamatan Siman Ponorogo Bupati Ponorogo, Wakil Bupati, Sekdakab Ponorogo, semua SKPD terkait, Kepala Desa Ronosentanan Sri Wahyuningsih, segenap warga masyarakat Desa Ronosentanan dan sejumlah tamu undangan yang hadir dalam kegiatan Tilik Desa.

Dalam sambutannya Bupati Ponorogo Drs.H.Ipong Muhclissoni mengatakan tujuan Tilik Desa ini yaitu bersilaturahmi, mendekatkan antara pemimpin dan warga masyarakatnya serta meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan melihat Potensi Desa yang bisa dikembangkan sebagai “One Village One Product”. Juga mengontrol sejauh mana kemajuan Desa di Kabupaten Ponorogo.

Lebih lanjut Bupati Ipong menjelaskan pihaknya akan berdialog bersama masyarakat sebagai sarana untuk menjalin komunikasi secara langsung guna mengetahui keinginan masyarakat serta menyerap apresiasi yang akan di sampaikan kepada Bupati, serta melihat potensi potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai modal dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BummDes) yang terkait erat dengan program unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta memastikan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan berjalan dengan baik.

“Tugas kita sebagai Pemerintah menjembatani keinginan masyarakat dan kita sesuaikan dengan progam, karena Pemerintah bekerja sesuai dengan program yang ada,”terangya.

Sementara itu Kepala Desa Ronosentanan Sri Wahyuningsih mengungkapkan “Alhamdullilah dari sekian banyak permohonan warga Bupati berkenan mengabulkannya. Saya ucapkan terimakasih. Dalam kesempatan berdialog dengan warga masyarakat DesaRonosentanan Bupati Ipong juga berjanji akan membuatkan sumur dalam, supaya bisa menjangkau semua area persawahan di Desa Ronosentanan sehingga tidak lagi tergantung pada air hujan ketika akan memulai tanam,”ujarnya.

Lebih lanjut Sri Wahyuningsih yang juga mendapat gelar sebagai Kepala Desa termuda di Kabupaten Ponorogo ini menambahkan di Desanya ada situs Gua yang selama ini akses menuju lokasi belum tersedia jalan yang memadai maka dalamkesempatan itu juga akan dijadikan jalan menuju lokasi tersebut dan bahkan masih ada beberapa yang lain. Alhamdullilah semua dikabulkan Bupati.

“Saya bangga dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Ponorogo.Semoga ini akan membawa kesejahteraan dan kemajuan untuk semua warga penduduk di Desa Ronosentanan,”pungkasnya

DPRD Ponorogo Di Obok-Obok Bupati

No Comments
PONOROGO - Ketidak harmonisan  didalam tubuh DPRD ponorogo semakin  menjadi jadi. Setelah terjadi polemik di internal  penyalahgunaan stample yang diduga  digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada tanpa sepengetahuan Ketua DPRD  H.  Ali Mufti Sag, apa lagi surat yang dikeluarkan menggunakan stample tersebut  berkaitan dengan pencairan dana.

Tentunya persoalan ini perhatian masyarakat  setelah mencuat di media masa, para penegak hukun bisa melakukan pengkajian ,terutama kejaksaan negeri Ponorogo, betulkah surat tugas  yang telah dilakukan dibuat  oleh wakil rakyat tanpa prosedur ini tidak mengarah ketipikor ? ini perlu dikaji oleh kejaksaan  agar tertib administrasi pada lembaga ini tidak amburadul. Masyarakat yang dulu memilihnya bisa tahu kinerja DPRD yang sebenarnya.belum selesai satu persoalan muncul lagi kini persoalan baru  dengan  terjadinya pemecatan tenaga kontrak di DPRD ponorogo.

Lucunya pemecatan tersebut tanpa kordinasi dengan Ketua DPRD  sehingga muncul  kasak kusuk dimasyarakat luas. Beberapa anggota Dprd ditemui oleh wartawan  terkesan tutup mulut,takut  salah ngomong yang nantinya jadi bumerang. Menurut Suko kartono sebagai sekwan

“ yang saya lakukan sebenarnya meneruskan hasil temuan inspektorat dan atas petunjuk Bupati,saya diharuskan membuat pengajuan kepada Bupati, jadi berapa orangpun yang disetujui itu menjadi wewenang Bupati bukan keputusan saya ,sk nya juga sk Bupati terkait dengan upah tenaga kontrak” jelas nya.saat ditanya  keputusannya tidak menyalahi peraturan di di rumah tangga DPRD “ saya juga  termasuk satker jadi ketika mendapat perintah  dari Bupati ya saya laksanakan” jawabnya.

Sementara itu Wisnu salah satu pengamat politik ponorogo mengatakan “Akan lebih bijak bila masalah tenaga kontrak di DPRD selalu dibicarakan berasama dengan ketua  yang menjabat saat ini dan disetujui tentunya semua ada SOP nya yang harus dilakukan dengan se baik baiknya  tanpa ada  penyimpangan  ,sebab ketua DPRD adalah penanggung jawab di roda institusi dewan sehingga apapun kebijakan yang akan dibuat harus disepakati bersama dan di setujui oleh ketua Dewan“ tegas pria yang  berbergerak dibidang jasa keuangan ini.sementara itu ketua DPRD Ponorogo H. Ali Mufhi Sag.

Dihubungi melalui telepon selulernya  menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu dan tidak pernah diajak bicara apapun soal tenaga  kontrak “ saya bahkan bingung mau jawab apa ketika banyak wartawan menanyakan ke saya terkait tenaga kontrak disini, karena memang saya tidak tahu dan tidak diajak bicara oleh sekwan “ jlentrehnya. Ketika ditanya tentang efisiennya tenaga kontrak  Ali mufthi menjawab” yang tahu fungsi manfaat tenaga kontrak ini ya kami kami ini yang di DPRD kalau menurut orang luar tidak efisien ya monggo saja” tutupnya.        

Stylo

Superb